TEMPO.CO, Karawang - Pemerintah Belanda hari ini secara resmi meminta maaf kepada korban pembantaian di Rawagede, Karawang, Jawa Barat. Lewat Duta Besar Belanda untuk Indonesia Tjeerd De Zwaan, pemerintah Belanda meminta maaf atas operasi militer yang terjadi 9 Desember 1947 di Desa Balong Sari, Kecamatan Rawamerta, Karawang itu.
"Sehubungan dengan hal itu, saya atas nama pemerintah Belanda minta maaf pada tragedi 9 Desember 1947," kata De Zwaan di depan Monumen Perjuangan Rawagede, 9 Desember 2011.
De Zwaan berdiri di podium sebagai perwakilan pemerintah Belanda yang harus mematuhi keputusan Pengadilan Sipil Den Haag pada 21 September 2011. Pengadilan mewajibkan pemerintah Belanda untuk meminta maaf dan memberi kompensasi terhadap sembilan korban Rawagede, delapan janda, dan satu korban luka tembak.
Permintaan maaf, kata De Zwaan, bukan hanya mewakili pemerintah Belanda, tetapi juga seluruh rakyat Belanda kepada warga Rawagede. Sehingga ke depannya, hubungan dua negara menjadi lebih baik.
Pengacara korban, Liesbeth Zegveld dari Biro Hukum Bohler, menuturkan bahwa permintaan maaf tidak hanya untuk janda, melainkan untuk seluruh warga Rawagede. "Tidak ada kata terlambat untuk minta maaf," ujar dia.
Maaf memang tidak akan bisa menghapus semua luka dan derita. "Maaf sangat berarti, tidak hanya bagi saya sebagai pengacara, tetapi juga sebagai warga negara Belanda," ujar perempuan berambut pirang tersebut.
Cawi (90 tahun) mengaku sudah bisa memaafkan kejadian dinihari 64 tahun lalu. "Biarin dulu mah dulu, sekarang mah sekarang," kata dia terkekeh. Sehingga bagi mereka diberi uang pun sudah terima kasih.
Perasaan menerima juga dirasakan Wanti binti Sariman. Baginya kejadian 64 tahun lalu sudah saatnya dimaafkan. Apalagi mereka sudah sepuh dan tinggal menikmati hari tua.
Rawagede menjadi saksi permintaan maaf dan pengakuan pertama pemerintah Belanda terhadap operasi militernya di Indonesia. Di sini, 483 orang Indonesia meninggal akibat serangan pasukan Belanda pada 9 Desember 1947.
DIANING SARI
"Sehubungan dengan hal itu, saya atas nama pemerintah Belanda minta maaf pada tragedi 9 Desember 1947," kata De Zwaan di depan Monumen Perjuangan Rawagede, 9 Desember 2011.
De Zwaan berdiri di podium sebagai perwakilan pemerintah Belanda yang harus mematuhi keputusan Pengadilan Sipil Den Haag pada 21 September 2011. Pengadilan mewajibkan pemerintah Belanda untuk meminta maaf dan memberi kompensasi terhadap sembilan korban Rawagede, delapan janda, dan satu korban luka tembak.
Permintaan maaf, kata De Zwaan, bukan hanya mewakili pemerintah Belanda, tetapi juga seluruh rakyat Belanda kepada warga Rawagede. Sehingga ke depannya, hubungan dua negara menjadi lebih baik.
Pengacara korban, Liesbeth Zegveld dari Biro Hukum Bohler, menuturkan bahwa permintaan maaf tidak hanya untuk janda, melainkan untuk seluruh warga Rawagede. "Tidak ada kata terlambat untuk minta maaf," ujar dia.
Maaf memang tidak akan bisa menghapus semua luka dan derita. "Maaf sangat berarti, tidak hanya bagi saya sebagai pengacara, tetapi juga sebagai warga negara Belanda," ujar perempuan berambut pirang tersebut.
Cawi (90 tahun) mengaku sudah bisa memaafkan kejadian dinihari 64 tahun lalu. "Biarin dulu mah dulu, sekarang mah sekarang," kata dia terkekeh. Sehingga bagi mereka diberi uang pun sudah terima kasih.
Perasaan menerima juga dirasakan Wanti binti Sariman. Baginya kejadian 64 tahun lalu sudah saatnya dimaafkan. Apalagi mereka sudah sepuh dan tinggal menikmati hari tua.
Rawagede menjadi saksi permintaan maaf dan pengakuan pertama pemerintah Belanda terhadap operasi militernya di Indonesia. Di sini, 483 orang Indonesia meninggal akibat serangan pasukan Belanda pada 9 Desember 1947.
DIANING SARI
